Kota Bekasi, mediatitikkarya.com – Ketua Fraksi PKB DPRD Kota Bekasi, Alit Jamaludin, menyampaikan sejumlah catatan penting dalam agenda Rapat Paripurna terkait rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.
Dalam wawancara bersama awak media, Alit menegaskan bahwa Fraksi PKB telah menyampaikan berbagai rekomendasi strategis yang berfokus pada persoalan sosial, pembangunan, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Kita sudah melaksanakan agenda rekomendasi LKPJ 2025. Fraksi PKB memberikan sejumlah catatan penting, terutama terkait hal-hal sosial yang harus menjadi perhatian pemerintah ke depan,” ujar Alit. Pada Senin 20 April 2026
Salah satu sorotan utama adalah persoalan pembangunan, tata ruang, dan lingkungan, khususnya dalam menangani banjir yang masih menjadi masalah klasik di Kota Bekasi. Fraksi PKB mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pengendalian banjir, termasuk pembangunan folder di sejumlah titik rawan.
Selain itu, Alit juga menekankan pentingnya sosialisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) hingga tahun 2044. Menurutnya, masih banyak masyarakat, termasuk pelaku usaha dan investor, yang belum memahami aturan tata ruang. Hal ini berdampak pada maraknya pelanggaran, seperti pembangunan di kawasan ruang terbuka hijau yang tidak semestinya digunakan untuk aktivitas bisnis.
“Perlu ada penertiban sekaligus sosialisasi yang masif agar pelanggaran tata ruang bisa diminimalisir,” tegasnya.
Di sektor lingkungan, Fraksi PKB menyoroti kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang yang semakin kritis. Pemerintah Kota Bekasi didorong untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan lingkungan, termasuk aspek ekonomi dan mitigasi bencana seperti longsor yang belakangan terjadi.
Sementara itu, pada sektor pendidikan dan kesehatan, Fraksi PKB mendorong peningkatan sarana dan prasarana. Salah satu perhatian khusus adalah kebutuhan pembangunan sekolah baru, terutama tingkat SMP di wilayah yang masih kekurangan fasilitas pendidikan, seperti di Kelurahan Duren Jaya, Bekasi Timur.
Di bidang keuangan, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya reformasi tata kelola Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pada sektor pajak. Hal ini bertujuan untuk mencegah kebocoran serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah.
“Optimalisasi sektor pajak barang dan jasa tertentu harus menjadi perhatian agar PAD bisa lebih maksimal dan akuntabel,” jelas Alit.
Sebagai penutup, Fraksi PKB juga memberikan perhatian pada rencana pemberian insentif bagi guru ngaji sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan dan penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat.
Alit berharap seluruh rekomendasi yang telah disampaikan, baik oleh Fraksi PKB maupun komisi-komisi di DPRD, dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kota Bekasi demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.
