Pemerintah Kabupaten Bekasi menetapkan tema “Infrastruktur Berkeadilan untuk Konektivitas, Pelayanan Berkualitas, dan Ekonomi Berkelanjutan” sebagai arah pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Tema tersebut menegaskan komitmen Pemkab Bekasi untuk menghadirkan pembangunan infrastruktur yang merata, adil, dan berdampak langsung bagi peningkatan kualitas pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Budi Muhammad Mustafa menghadiri Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2027 yang diselenggarakan secara hybrid (luring dan daring) di Command Center Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Bekasi, pada Senin (26/01/2026).
Forum konsultasi publik ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, DPRD, akademisi, dunia usaha, serta masyarakat.
Budi Muhammad Mustafa mengatakan forum tersebut dibahas arah kebijakan, prioritas pembangunan, serta isu-isu strategis yang akan menjadi dasar penyusunan RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2027, agar perencanaan pembangunan dapat berjalan lebih partisipatif, transparan, dan akuntabel.
Ia menjelaskan, Forum Konsultasi Publik merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, yang mewajibkan pembahasan Rancangan Awal RKPD bersama kepala perangkat daerah dan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan dan saran penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Menurutnya, RKPD memiliki peran strategis karena menjadi landasan dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD, termasuk penetapan target kinerja pembangunan daerah yang terukur, serta kerangka ekonomi dan pendanaan daerah.
“RKPD Tahun 2027 juga merupakan bagian dari tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bekasi Tahun 2025–2029, sehingga harus menjamin keterkaitan dan keselarasan antara perencanaan jangka menengah dan tahunan, antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan,” jelasnya.
Budi menuturkan, Kabupaten Bekasi masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan pembangunan yang perlu diselesaikan secara bersama-sama. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak dapat hanya bertumpu pada pemerintah daerah, melainkan membutuhkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Melalui forum ini, kami mengajak seluruh stakeholder untuk berpartisipasi aktif, menyampaikan aspirasi, saran, dan masukan, agar kebijakan pembangunan yang dirumuskan benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan,” katanya.
Kehadiran Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmen DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat serta visi pembangunan Kabupaten Bekasi yang berkelanjutan. Forum konsultasi publik menjadi ruang kolaborasi penting untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
