Kota Bekasi- Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi sekaligus Ketua Fraksi PKB, Ahmad Murodi, menyoroti maraknya kasus perundungan (bullying) di lingkungan sekolah. Ia menegaskan, tindakan seperti itu tidak dapat ditoleransi dan harus segera ditangani dengan langkah nyata oleh Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah.
“Kasus pembulian di sekolah bukan hal yang bisa dianggap sepele. Ini bukan sekadar persoalan kebiasaan, tapi menyangkut psikologi anak. Jangan sampai kejadian seperti di luar daerah, anak depresi hingga bunuh diri karena tekanan psikis,” ujar Ahmad Murodi saat menerima laporan orang tua korban di Gedung DPRD Kota Bekasi, Kamis (23/10)
Murodi menjelaskan, seharusnya sudah ada aturan teknis atau juklak-juknis dari Dinas Pendidikan terkait penanganan kasus perundungan di sekolah.
“Harusnya di Dinas Pendidikan Kota Bekasi sudah ada aturan jelas, bagaimana ketika terjadi pembulian terhadap siswa dan bagaimana guru harus bertindak. Itu penting agar kasus seperti ini tidak terus berulang,” ucapnya.
Menurutnya, langkah penanganan tidak cukup hanya berupa teguran, tetapi juga harus disertai mekanisme pencegahan yang terukur.
“Harus ada pencegahan yang sistematis, bukan cuma reaktif setelah kejadian. Salah satunya dengan pembentukan Satgas Anti-Bullying di setiap sekolah yang bisa langsung menindak kalau ada kasus seperti ini,” tegasnya.
Murodi menilai, persoalan bullying sering muncul setiap tahun karena lemahnya komunikasi antara guru, siswa, dan orang tua. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya membangun sistem pengawasan dan pelaporan yang lebih transparan.
“Setiap sekolah harus punya jalur komunikasi yang terbuka agar siswa berani bicara, dan guru tidak menutup-nutupi masalah,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi keberanian orang tua korban yang telah melaporkan kasus tersebut.
“Kami berterima kasih kepada para orang tua yang berani melapor. Itu langkah penting untuk mencari keadilan bagi anak-anak mereka. Kami di Komisi IV siap mengawal agar kasus ini ditangani secara adil,” katanya.
Murodi menambahkan, pihaknya bersama rekan-rekan Komisi IV dan Fraksi PKB akan melakukan koordinasi dengan Dinas Pendidikan untuk memastikan adanya tindak lanjut yang konkret.
“Insya Allah kami akan bantu kawal. Tujuannya satu, menciptakan lingkungan sekolah yang aman, sehat, dan bebas dari kekerasan,” pungkasnya.
