Melalui kanal postingan di Instagram @mfaizin1080 M.Faizin,SE selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (4/07/2025) Mengkritisi perihal pajak 0,5% bagi pelaku usaha E Commerse/pelaku usaha online sangat-sangat meresahkan yang akan di berlakukan Pemerintah.
"Karena program ini tidak terlebih dahulu di sosialisakan dengan matang di masyarakat Seharusnya program ini menggandeng para stake holder dalam mengambil keputusan membuat kebijakan dengan melibatkan para pelaku usaha online atau E Commerse." ujar Faizin DPRD Provinsi Jawa Barat!
Sehingga masyarakat tidak resah dan terbebani serta menerima dengan lapang dada setiap kebijakan karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang taat dan patuh pada kebijakan pemerintah.
Bang Faiz Sapaan Akrab nya mengatakan Seharusnya Menteri Keuangan beserta Jajaran nya mensosialisasikan seperti apa tekhnis regulasinya perpajakan di ambil dari total omzet dalam perpajakan atau di ambil dalam 1 tahun atau pertahun atau 0,5% di ambil per transaksinya?
Nah persoalan inilah yang membuat gaduh dan momok menakutkan para pelaku usaha Online/E Commerse. Mereka hari ini sedang berjuang untuk tetap eksis dalan mencari ekonomi untuk membiayai keluarga nya menjalankan roda kehidupan mereka dengan memanfaatkan fasilitasi yang tersedia oleh pelayanan market market place atau pasar online
Faiz menekan kan ini adalah sebuah Tugas pemerintah bukan hanya sebagai pembuat kebijakan perpajakan tetapi juga harus dapat memberikan stimulus bagi para pelaku usaha E Commerse/Online, sehingga masyarakat kita terfasilitasi dengan baik dan tersosialisasikan maka dari itu pemerintah bisa memberikan kemudahan PERMODALAN tentu ini akan sangat bermanfaat untuk pelaku Usaha UMKM juga meningkatkan Pendidikan pelaku e commerce sendiri dalam menjalankan bisnis nya dengan sebaik baik nya pungkasnya kepada awak media Titik Karya.
Dalam Hal ini Peran pemerintah terjun di masyarkat mengambil andil penting , kenapa ? Karena masyarakat kita yang mempunyai usaha di platform e - commerce harus di lindungi secara hukum dan regulasi bagaimana pemerintah membuat regulasi regulasi yang tidak memberatkan para seller afiliator agar tidak terbebani terlalu berat . Dan berpihak kepada para pelaku usaha". Tutup saat meng akhiri stagement nya itu
(SANTIKA& WIDY MARHAEN)
