Kota Bekasi - MediaTitikKarya.Com - Dalam gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja dari Dinas Perhubungan (Dishub), Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda), serta pihak swasta yang bergerak di bidang transportasi. Rapat berlangsung di Ruang Komisi II Gedung DPRD Kota Bekasi, Jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS Latu Har Hary memberikan usulan kepada Pemerintah Kota Bekasi agar segera melakukan modernisasi perihal sistem transportasi khususnya angkutan kota (Angkot).
Hal tersebut disampaikan dalam agenda pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi untuk periode 2025-2030.
Latu menyampaikan bahwa kondisi angkot di Kota Bekasi saat ini sudah dalam kondisi yang tidak layak dan membutuhkan perhatian serta pembenahan Per modivikasi serius.
Ia mengajak para stake holder ber kolaborasi antara pemerintah dan swasta untuk mendorong pengembangan transportasi berbasis teknologi seperti Buy The Service (BTS).
“Intinya kita berharap Kota Bekasi ada perbaikan angkutan umum. Kita ketahui bersama angkutan umum di Kota Bekasi sudah layak untuk dimodernisasi dengan konsep BTS yang saat ini sedang diajukan oleh pihak swasta kepada Dishub agar ini bisa dikolaborasikan,” ujar Latu Har Hary, Selasa 24/06/2025
Komisi II mendorong agar agar permasalahan Angkutan transportasi umum bisa dimasukkan dalam RPJMD. supaya angkutan umum di Kota Bekasi. mempertimbangkan transportasi berbasis aplikasi yang lebih modern. ke depannya tidak hanya modern dan ramah lingkungan, tetapi juga dapat diakses dengan nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Latu juga menyampaikan aspirasi agar nantinya tersedia skema subsidi, khususnya untuk pelajar dan penyandang disabilitas.
“Syukur-syukur bisa gratis bagi pelajar atau disabilitas, tetapi ini masih dikaji dan didalami oleh dinas terkait,” imbuhnya.
Kendati transportasi publik belum termasuk dalam layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, Latu har hary menilai bahwa pemerintah daerah masih memiliki ruang untuk memberikan subsidi.
“Meskipun ini sedikit berbeda dengan pendidikan dan kesehatan yang merupakan layanan dasar, transportasi kan belum menjadi urusan wajib bagi pemerintah. Artinya, kalau subsidi masih memungkinkan, yang penting kita dorong agar transportasi ini bisa lebih modern,” jelasnya.
Ia juga menekankan keberhasilan kota-kota besar yang telah melakukan transformasi perubahan umumnya tadi nya dari angkot lama menjadi seperti Jak Lingko di Jakarta dan Wira Wiri Surabaya.
“Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menjadi solusi atas kemacetan. Jika kita bisa mengubah pola pikir masyarakat dari kendaraan pribadi menuju kendaraan umum, maka akan ada dampak besar terhadap perbaikan lalu lintas di Kota Bekasi,” tutup nya. (ADV)
