Bantargebang - MediaTitikKarya.Com - Anggota DPRD Kota Bekasi Fraksi Golkar, Sarwin Edi Saputra, menggelar kegiatan Reses II DPRD Kota Bekasi Tahun 2026 dalam rangka jaring aspirasi masyarakat di RW 01, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, Kamis (9/7/2026). Kegiatan tersebut dihadiri oleh warga dan para tokoh masyarakat yang memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi lingkungan mereka.
Dalam dialog bersama anggota dewan, warga menyoroti dampak keberadaan TPST Sumur Batu yang dinilai berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Selain itu, warga juga mengusulkan adanya kompensasi di bidang kesehatan, penyediaan layanan kesehatan gratis, serta peningkatan ketersediaan sumber daya air bersih yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendesak.
Isu penyerapan tenaga kerja lokal juga menjadi perhatian masyarakat. Warga berharap pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) di kawasan Sumur Batu nantinya dapat memberikan prioritas kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung.
Selain itu, masyarakat menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan fasilitas pendidikan. Hingga saat ini, Sumur Batu dinilai belum memiliki SMA/SMK Negeri, padahal lahan untuk pembangunan sekolah telah tersedia. Warga berharap Pemerintah Kota Bekasi segera merealisasikan pembangunan sekolah negeri agar akses pendidikan bagi generasi muda semakin mudah.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Sarwin Edi Saputra menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui pembahasan di DPRD Kota Bekasi.
“Kami akan perjuangkan di tiap rapat untuk pengadaan skrining kesehatan gratis buat masyarakat yang dekat dengan TPST Sumur Batu,” ujar Sarwin.
Ia menambahkan, seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD agar dapat ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Bekasi sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan strategis mengemuka. Aspirasi didominasi dampak keberadaan TPST Bantargebang dan persoalan lingkungan yang dinilai berpengaruh terhadap kualitas kesehatan masyarakat.
Warga mengeluhkan minimnya akses air bersih, mengusulkan adanya kompensasi layanan kesehatan gratis, serta meminta pemerintah melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terdampak.
Selain itu, warga juga menyoroti dugaan pembuangan limbah IPAL ke saluran Kali Asem yang dinilai perlu segera diverifikasi oleh instansi terkait.
Sejumlah warga mengaku memiliki dokumentasi video sebagai bukti dan berharap pemerintah segera melakukan investigasi agar persoalan tersebut dapat ditangani secara objektif sesuai ketentuan yang berlaku.
Persoalan ketenagakerjaan turut menjadi perhatian. Warga meminta agar pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) memberikan prioritas penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat lokal.
Menurut mereka, manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh warga yang selama ini hidup berdampingan dengan kawasan pengelolaan sampah.
Di bidang pendidikan, masyarakat kembali mengusulkan pembangunan SMA Negeri atau SMK Negeri di Kelurahan Sumur Batu.
Meski lahan telah tersedia, hingga kini sekolah negeri tingkat menengah belum terbangun sehingga banyak pelajar harus bersekolah ke wilayah lain.
Sarwin Edi Saputra menyatakan seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi bahan perjuangan di DPRD dan akan diteruskan kepada perangkat daerah maupun pemerintah provinsi sesuai kewenangannya.
“Kami akan mendorong Dinas Kesehatan Kota Bekasi untuk segera melaksanakan skrining kesehatan yang lebih komprehensif bagi warga terdampak, khususnya di Sumur Batu, Cikiwul, dan Ciketing udik
Pemeriksaannya tidak hanya sebatas cek gula darah atau tekanan darah, tetapi juga mencakup pemeriksaan saluran pernapasan dan penyakit dalam. Kami juga akan menindaklanjuti laporan dugaan pencemaran lingkungan berdasarkan bukti yang disampaikan warga, memperjuangkan prioritas tenaga kerja lokal pada proyek PSEL, serta mengusulkan pembangunan SMA atau SMK Negeri di Sumur Batu kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” tutur Sarwin Edi Saputra.
Melalui agenda reses tersebut, diharapkan berbagai persoalan yang disampaikan masyarakat dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan penguatan koordinasi lintas instansi, sehingga penanganan isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan warga di Kelurahan Sumur Batu dapat dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan.
