Bekasi, — Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Budi Muhammad Mustafa, menegaskan pentingnya penyesuaian skala prioritas pembangunan di tengah keterbatasan anggaran daerah. Hal itu disampaikannya dalam kegiatan reses Tahun Sidang II Masa Persidangan Kedua Tahun Anggaran 2026 di Perumahan Telaga Pesona RW 017, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Sabtu (2/5/2026) malam.
Dalam keterangannya, Budi menyampaikan bahwa kondisi keuangan daerah saat ini belum sepenuhnya mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
“Pemerintah daerah tetap berkomitmen mendorong pembangunan, namun harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dari total anggaran sekitar Rp8,9 triliun, Kabupaten Bekasi mengalami pengurangan transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp650 miliar. Kondisi tersebut berdampak pada penyesuaian sejumlah program kegiatan.
Selain itu, Budi juga menyoroti struktur pendapatan daerah, di mana salah satu sumber utama, yakni pajak kendaraan bermotor, sebagian besar masih menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
“Kapasitas fiskal daerah tentu dipengaruhi oleh struktur pendapatan yang ada, sehingga diperlukan pengelolaan yang efektif dan efisien,” katanya.
Terkait kebutuhan infrastruktur, Budi mengungkapkan bahwa pembangunan jalan dan lingkungan (jaling) masih menjadi pekerjaan besar dengan kebutuhan anggaran yang cukup signifikan.
Di sisi lain, ia menambahkan bahwa masih terdapat sejumlah perumahan yang belum diserahterimakan kepada pemerintah daerah, sehingga belum dapat diintervensi melalui anggaran APBD.
“Hal ini menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah perumahan,” jelasnya.
Untuk itu, Budi mengimbau masyarakat agar tetap aktif menyampaikan usulan melalui mekanisme musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dasar seperti penerangan jalan umum (PJU) dan saluran lingkungan.
Selain mengandalkan APBD, ia juga mendorong optimalisasi peran perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR) guna mendukung pembangunan di daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Budi turut menyinggung pentingnya peningkatan serapan tenaga kerja lokal, terutama di wilayah yang berdekatan dengan kawasan industri.
“Pemerintah daerah melalui dinas terkait telah menyediakan berbagai pelatihan dan fasilitas bursa kerja yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RW 017, Dodi, menyampaikan sejumlah usulan prioritas warga, di antaranya perbaikan kantor sekretariat yang mengalami kerusakan, pembenahan jalan lingkungan yang retak akibat turunnya turap, serta perbaikan saluran air.
Kegiatan reses berlangsung tertib dan dihadiri oleh unsur masyarakat, mulai dari tokoh lingkungan, RT/RW, kader PKK, hingga kader posyandu. Forum ini menjadi sarana penyampaian aspirasi warga sekaligus penyerapan masukan bagi perencanaan pembangunan daerah ke depan.
