Dugaan keracunan MBG terjadi di Kota Bekasi setelah enam orang siswa di SDN Kota Baru 3 Kota Bekasi sakit perut dan muntah selepas menyantap menu MBG.
Sebelumnya juga Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Satia Sriwijayanti Anggraini mengungkapkan bahwa, seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Bekasi belum ada yang memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Terkait hal tersebut Sekretaris Fraksi PKS yang juga Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi Bambang Purwanto menyoroti hal tersebut pada Jum’at (03/10/2025).
Pihaknya menilai harus ada ketegasan dan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggaraan MBG untuk siswa di Kota Bekasi.
Mulai dari Sertifikat SLHS, petugas penjamah makanan, hingga Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL) atau survei yang dilaksanakan Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat ke TPM (Tempat Pengolahan Makanan).
Hal ini untuk mencegah terjadinya keracunan dan tingkat higiene sanitasi dalam penyelenggaraan program MBG.
“Sebenarnya untuk mendapatkan SLHS ini banyak syarat yang harus dipenuhi, ini menandakan bahwa untuk mendapatkan hal tersebut dirasa cukup ketat dan harus memenuhi persyaratan agar produksi MBG untuk para siswa terjamin kebersihan, dan sebagainya,” terang Bambang Purwanto.
“Setelah mendapatkan SLHS, saya berharap ada poin yang ditambahkan, yakni setiap harinya ada pengiriman sampling dari SPPG ke puskesmas setempat yang nantinya dapat dilakukan pemeriksaan terhadap makanan yang akan diberikan pada siswa jika terjadi sesuatu, apakah makanan tersebut mengandung bahan atau hal yang tidak diperbolehkan?” ujar politisi PKS tersebut.
“Kedepan jika ditemukan suatu kejadian, dapat diperiksa dari makanan yang dikirimkan tadi setiap harinya ke Puskesmas di wilayah tersebut ,” tutupnya.
