Cikarang Barat - MediaTitikKarya.Com - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bekasi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Budi Muhammad Mustafa, melaksanakan kegiatan reses (serap aspirasi) Masa Persidangan III Tahun Anggaran 2025 yang dilaksanakan di SDIT Yaa Bunayya, Desa Telaga Murni, Kecamatan Cikarang Barat, Jumat (05/09/2025).
Dalam kesempatan ini, warga di wilayah Dapil II menyampaikan berbagai aspirasi, terutama terkait permasalahan infrastruktur pembangunan di wilayahnya yang dinilai masih perlu ditingkatkan. Isu infrastruktur menjadi sorotan utama dalam reses kali ini.
Kondisi infrastruktur yang belum merata menjadi perhatian serius DPRD Kabupaten Bekasi. Budi menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur, dengan berkoordinasi dan berkolaborasi bersama Pemerintah Daerah terkait guna mempermudah mobilitas warga dalam berkegiatan.
Untuk diketahui bersama bahwa Reses merupakan masa dimana anggota DPRD kembali ke daerah pemilihannya untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Hasil dari kegiatan reses ini akan dibawa ke dalam pembahasan DPRD untuk kemudian ditindaklanjuti bersama pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan maupun program pembangunan kedepannya.
"Dalam kegiatan Reses ini konstituen banyak menyampaikan aspirasi terkait kebijakan ya, seperti terkait sekolah, kemudian terkait efisien anggaran, tetapi alhamdulillah semuanya sudah dilaksanakan oleh Pemda Kabupaten (Pemkab) Bekasi," ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Budi juga menyampaikan bahwa sekarang ini sedang berjalan pengurusan izin pembangunan underpass dari Perumahan Metland Cibitung ke Perumahan Telaga Harapan, dimana warga masyarakat Perumahan Telaga Harapan ramai yang menolak.
Budi Muhammad Mustafa menjelaskan bahwa keputusan akhir terkait pembangunan Underpass Metland Cibitung -Telaga Harapan Cikarang Barat ada di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan terkait perijinannya. Hal ini sebagaimana beliau sampaikan pada acara reses anggota DPRD Kabupaten Bekasi Tahun Sidang ke-1 Masa Sidang ke-3 tahun anggaran 2025
“Kita tunggu saja bagaimana hasil rekomendasi dari DJKA (Direktorat Jenderal Perkeretaapian). Kalau memang disetujui maka saya mendukung karena manfaatnya lebih banyak, kalaupun tidak ya enggak apa-apa,” jelas Ketua Majelis Pertimbangan Daerah PKS Kabupaten Bekasi ini.
Budi menambahkan bahwa dirinya sangat menjaga agar tidak terjadi konflik horizontal diantara warga, baik yang menolak maupun yang mendukung pembangunan Underpass Metland-Telaga Harapan.
“Tunggu saja hasil rekomendasinya, apapun keputusannya nanti maka saya harus mengikuti keputusan itu. Saya tidak ingin terjadi konflik horizontal di bawah, diantara yang mendukung maupun yang menolak,” pungkas Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi yang akan mengakhiri jabatannya pada Musda ke-6 Sabtu (6/9) mendatang
"Tetapi memang hal tersebut kembali kepada kebijakan pemerintah. Jika memang kebijakan pemerintah ini harus dilakukan, karena kebijakan pusat ya harus siap-siap. Jadi dalam Reses ini saya mengimbau konstituen tidak ikut-ikutan, agat tidak terjadi konflik horizontal di tengah masyarakat," tuturnya.
Dalam dinamika giat Reses tersebut, dirinya pun menyampaikan jika sekarang ini Kabupaten Bekasi masuk status darurat sampah, karena kondisi TPA Buramgkeng sedang ditutup oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Pihaknya pun tengah menyiapkan lahan baru atau solusi alternatif agar pembuangan sampah ke TPA Burangkeng bisa dikurangi.
Untuk belanja pegawai di Kabupaten Bekasi sendiri, menurutnya sudah mencapai angka 40 persen, dari yang seharusnya 30 persen, sehingga jumlah itu sudah melebihi dari ketentuan. Hal itu dikatakannya karena adanya Tunjungan kepada pengangkatan tenaga PPPK yang mencapai 10 ribu pegawai beberapa waktu yang lalu.
"Karena itu kami meminta dinas penghasil untuk memaksimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Bekasi. Kami juga akan berkoordinasi dengan Kementerian agar DAK dari pusat biaa lebih besar, sehingga bisa mencover gaji pegawai," terangnya.
Dalam bidang Infrastruktur, Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Bekasi ini mengatakan sudah terealisasi pembangunan Sarana Olahraga (SOR) sebanyak sepuluh titik, hanya saja dirinya menyampaikan kepada konstituen sebatas mengawal usulan-usulan dari Anggota DPRD yang lama.
"Kami memohon kepada konstituen untuk bersabar jika usulannya belum terealisasi, karena kebutuhan anggaran untuk infrastuktur itu kurang lebih sekitar Rp3 triliuan, sementara anggaran dari Pemda tidak lebih dari Rp700 miliar setiap tahunnya, sehingga harus dilakukan secara bertahap," tandasnya.
