Bekasi Jaya - mediatitikkarya.com - Anggota DPRD Kota Bekasi, Dariyanto S.Kom,M.Pd dari partai Golkar Dapil 1 Bekasi timur dan Bekasi Selatan melaksanakan Kegiatan Reses II Tahun Anggaran 2025 dengan menyerap aspirasi warga RW 06 kelurahan Bekasi Jaya bertempat di salah satu rumah Warga ,Rt 03 rw 06 gg widuri 1 no.36 pada Sabtu Sore (26/04/2025)
Anggota Komisi I DPRD Kota Bekasi, Dariyanto S.Kom,M.Pd mengatakan Reses Hari ini Para Ketua RW dan Ketua RT Memang mereka mengharapkan kelanjutan pembangunan Infrastruktur yang ada di lingkungan RW 06 BekasiJaya. dan Upaya Pencegahan atau Antisipasi Banjir Bandang yang pernah terjadi di Kota Bekasi pad Selasa 4 Maret 2025 agar tidak terulang kembali kejadian seperti itu .
Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian bangunan disepanjang bantaran sungai, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan didaerah hulu sungai.
Salah satu warga RT 03 RW 06 Bekasi Jaya menjelaskan bahwa Biasa nya wilayah nya tidak pernah mengalami Banjir hebat seperti kemarin itu yang merupakan air kiriman dari kali bekasi. Semoga Bapak Dewan bisa berkoordinasi dengan Dinas DBMSDA bisa mengurani bencana seperti itu agar Jangan Terulang lah
"yang tadinya Tidak pernah banjir RW kami ini ternyata juga berdampak ada nya upaya penanganan khusus lah. Saling berkoordinasi dengan lingkungan RW 16 lingkungan RW 10 dalam pembuatan Tanggul atau pembuatan Jembatan yang bisa menampung Debit Air yang tinggi" Ujar Salah satu warga sekitar.
Dariyanto menuturkan tentu dalam meng antisipasi banjir supaya tidak terjadi kembali dengan pembuatan Mini folder yaitu restorasi talud yang ada di sepanjang sungai harus dilakukan (pembuatan talud baru dan peninggian), Normalisasi sungai dan pengerukan sedimen, tidak memberikan ijin untuk pembangunan di sepanjang bantaran sungai pada jarak 10 m, dan perbaikan saluran melakukan konsep tidal gate, yakni meletakkan pintu air atau pintu pasang surut di daerah muara dengan tujuan untuk mencegah air laut yang datang dan masuk ke sungai terlalu besar yang dapat menyebabkan ROB.
"untuk mengurangi lah beban-beban debit air yang ada karena memang sekali lagi sumbernya itu adalah bagaimana kali Bekasi tidak menerima banyak nya air dan arus air dapat mengalir ke hilir Tetapi kalau udah kali bekasi air nya sudah tinggi apalagi kemarin back water atau arus air malah balik ke hilir itu yang memang yang sampai saat ini mungkin masih sulit kita tanggulangi " tutur Dariyanto
"namun kalau memang banjir air kiriman seperti kemarin memang salah satu pencegahan nya adalah yang sudah dilakukan oleh Gubernur Jabar Kang Dedi Mulyadi Bagaimana hulu dan hilirnya seperti Penertiban Bangunan Liar (bangli) yang berdiri di sepanjang bantaran Kali di Jalan Baru lali pinggiran kali pasar baru sampai ke Kali Bekasi Langkah ini dilakukan sebagai upaya strategis untuk mencegah banjir yang kerap terjadi serta menciptakan lingkungan yang lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat sekitar." pungkas Dariyanto
Penertiban difokuskan pada wilayah hilir Kali Di Jalan Baru dan pinggiran kali pasar baru yang mencakup Kecamatan Bekasi Timur hingga Kali Bekasi . ada beberapa wilayah yang dulunya saluran besar ternyata sudah menjadi Tembok rumah, maka kami meminta para jajaran pengurus RW juga berkomitmen mungkin kalau memang nanti pemerintah ingin melakukan suatu penggusuran atau penertiban bangunan bangunan liar tersebut para ketua RW siap membantu Pemerintah Kota Bekasi.
Wilayah ini menjadi prioritas karena penyempitan aliran sungai akibat bangunan liar yang hanya menyisakan lebar sekitar satu meter, sehingga menghambat aliran air saat hujan turun. Agar bisa berjalan dengan baik supaya tidak terjadi limpasan atau kiriman lagi di wilayah-wilayah kota bekasi ini
Masyarakat yang bertempat Tinggal membangun atau mendirikan Rumah di atas bibir sungai sekitar pinggir kali memang itu boleh karena Tanah tersebut milik pemerintah dan tidak ada kompensasi kecuali ya kalau memang sifatnya bantuan misalkan pembongkaran ataupun pemindah tempat itu Mungkin sifatnya bantuan saja Aturan itu kan jelas orang mendirikan bangunan di tanah pemerintah itu
"bukan bicara kompensasi karena yang kita bongkar itu adalah milik pemerintah sendiri"Tutup Dariyanto
