Bandung - mediatitikkarya.com - Sejumlah kepala daerah dari PDIP Jawa Barat (Jabar) menunda keberangkatan untuk mengikuti retret di Akademi Milter (Akmil) Magelang, Jawa Tengah (Jateng). Mereka masih menunggu instruksi terbaru dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Hal itu ditegaskan oleh Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.
"Menunggu instruksi selanjutnya terkait dengan retret,“Kepala daerah kader PDI Perjuangan tegak lurus instruksi Ibu Ketua Umum Hajah Megawati Soekarno, merdeka," ujar Ketua DPD PDIP Jabar Ono Surono, Jumat (21/2/2025).
Ono menyampaikan, jajaran kepala daerah dari PDIP yang tidak ikut retret adalah Bupati Cirebon Imron Rosyadi, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono, Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang, dan Bupati Pangandaran Citra Pitriyami.
“Beliau-beliau ini sedang menunggu instruksi lebih lanjut dari Ibu Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, karena kemarin Ibu Ketua Umum mengeluarkan surat instruksi untuk mereka tidak hadir dulu ke Magelang sambil menunggu instruksi berikutnya,” jelas dia.
Menurut Ono, sejatinya retret tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini yang menjadi dasar para pimpinan partai untuk mengkaji kegiatan tersebut.
"Apa yang menjadi dasar, apa yang nanti akan didapatkan, dan apa tentunya manfaat bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, baik di tingkat provinsi Jabar," katanya.
Seperti diketahui, Megawati geram terhadap penahanan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia langsung menerbitkan surat instruksi yang ditujukan kepada seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
Berdasarkan Pasal 28 Ayat 1 AD-ART PDIP, Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik Partai berwenang, bertugas, bertanggung jawab dan bertindak baik ke dalam maupun keluar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program, dan kinerja partai, seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan. Ada dua poin instruksi yang dikeluarkan Megawati kepada para 'petugas partainya'.
Dalam salah satu poinnya, Megawati melarang kepala daerah dan wakil kepala daerah mengikuti retret di Magelang. Retret bersama Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," ujar Megawati, dilansir dalam surat instruksinya.
Para kepala daerah dan wakil kepala daerah diminta tetap menjaga komunikasi sembari menunggu instruksi lebih lanjut dari Megawati selaku Ketua Umum PDIP. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call," ujar dia.
Surat instruksi ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri pada Kamis, 20 Februari 2025. Tepatnya, tak lama setelah Hasto resmi menjadi tahanan KPK.
Ono menyebut, PDIP juga melakukan kajian secara hukum terkait dengan retret kepala daerah di Magelang, termasuk juga manfaat dari kegiatan tersebut.
“Tentang bagaimana mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala daerah yang semata-mata untuk bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat, memberikan pengabdian yang maksimal kepada rakyat,” Ono menandaskan.
Tak Khawatir Dianaktirikan
Lebih lanjut, Ono menyatakan PDIP tidak khawatir jika empat kepala daerah yang belum bergabung menuju Magelang dianaktirikan oleh pemerintah. Sebab menurutnya, pemerintah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan aturan yang berlaku di undang-undang, bukan berdasarkan asas suka atau tidak suka.
"Bicara terkait dengan apakah ini akan mengganggu misalkan bantuan-bantuan pemerintah, ya seharusnya kita mendudukkan pada peraturan perundang-undangan yang ada. Saya yakin Pak Dedi Mulyadi juga kan seorang yang egaliter, inklusif ya kan melihat 27 kabupaten kota secara jelas tergambar," jelasnya.
Perintah Megawati
Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda kegiatan retret yang diadakan pemerintah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah.
Perintah ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditahan oleh KPK karena kasus buron Harun Masiku.
Instruksi ini tertuang dalam surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan, Kamis (20/2). Surat ini ditandatangani dan diberi cap stempel.Ada dua poin yang diinstruksikan Megawati.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDI Perjuangan, sebagai berikut: 1. Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025," tulis poin pertama instruksi tersebut.
Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partainya menghentikan perjalanan ke Magelang, jika sudah telanjur menuju area retreat.
"Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," lanjutan isi poin pertama instruksi Megawati.
Siaga
Poin kedua, Megawati meminta para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP selalu mengaktifkan alat komunikasi. Megawati juga meminta mereka siaga terhadap panggilan pihak partai.
"2. Tetap Siaga berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," bunyi poin kedua.
RED
