Reses di Tambun Selatan, Ahmad Faisal Tampung Aspirasi UMKM dan Dorong Pemerataan Pelatihan Kerja
Bekasi – Anggota Komisi I sekaligus Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Bekasi, Ahmad Faisal, S.H.I., menggelar reses masa persidangan ke-I tahun sidang 2026/2027 di halaman SMK Tiara Bangsa, Desa Setiadarma, Kecamatan Tambun Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan dan usulan secara langsung kepada wakil rakyat. Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah minimnya perhatian dan program pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), khususnya di wilayah Desa Sumberjaya.
Dalam sambutannya, Ahmad Faisal menyampaikan rasa syukur karena dapat bertemu dan bersilaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan reses tersebut. Ia juga mengapresiasi kehadiran warga yang telah meluangkan waktu untuk menyampaikan aspirasi.
“Alhamdulillah, malam ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan reses. Terima kasih atas kehadiran seluruh masyarakat. Pasca-Pilkades serentak ini, mudah-mudahan kita semua dapat terus bersinergi demi kemajuan masyarakat bersama,” ujarnya.
Faisal berharap, melalui kegiatan reses tersebut, dirinya dapat memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Tambun Selatan. Ia juga berkomitmen untuk mengawal berbagai usulan dan kebutuhan warga agar dapat diperjuangkan melalui lembaga legislatif.
Salah satu aspirasi disampaikan Riani, warga Desa Sumberjaya. Ia menyoroti masih minimnya program pemberdayaan UMKM di wilayahnya. Menurutnya, sejumlah pelaku usaha mulai menunjukkan perkembangan, tetapi belum mendapatkan pendampingan maupun sentuhan program dari pemerintah.
Riani berharap pemerintah daerah dapat lebih aktif memberikan informasi kepada pelaku UMKM mengenai berbagai program pembinaan, pelatihan, hingga pendampingan usaha. Dengan begitu, para pelaku usaha dapat memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan usahanya.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Faisal mengakui bahwa bidang UMKM secara kelembagaan bukan menjadi lingkup utama tugasnya di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang membidangi pemerintahan. Persoalan UMKM, kata dia, lebih berkaitan dengan bidang yang menjadi kewenangan Komisi IV. Meski demikian, ia menegaskan bahwa persoalan pemberdayaan ekonomi masyarakat tetap menjadi perhatiannya.
“Terkait UMKM, memang saya di Komisi I membidangi pemerintahan. Seharusnya persoalan UMKM ini berada di Komisi IV. Namun, permasalahan ini tetap menjadi atensi saya. Saya kira setelah reses ini kita bisa berdiskusi secara khusus mengenai pemberdayaan UMKM dan Balai Latihan Kerja (BLK),” jelasnya.
Faisal kemudian mengaitkan persoalan pemberdayaan UMKM dengan tantangan ketenagakerjaan di Kabupaten Bekasi. Menurutnya, meskipun daerah ini dikenal sebagai kawasan industri dengan lebih dari 20 ribu perusahaan, penyerapan tenaga kerja lokal dinilai masih belum optimal.
Karena itu, DPRD Kabupaten Bekasi tengah mendorong pembahasan regulasi yang diharapkan dapat memberikan ruang dan memfasilitasi masyarakat lokal untuk memperoleh kesempatan kerja. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penguatan keberadaan BLK sebagai sarana peningkatan keterampilan dan kompetensi calon tenaga kerja.
Ia menilai, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair dalam skala besar perlu dilengkapi dengan pendekatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Pasalnya, kegiatan job fair yang diikuti puluhan ribu pencari kerja belum sepenuhnya menjawab persoalan ketepatan sasaran penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kami di DPRD sedang berupaya memitigasi persoalan ini. Bagaimana ke depan di setiap desa bisa tersedia fasilitas pelatihan kerja atau BLK, kemudian job fair juga dapat dilaksanakan dalam lingkup yang lebih kecil. Dengan begitu, kebutuhan perusahaan dan potensi tenaga kerja lokal bisa dipertemukan secara lebih tepat,” paparnya.
Menurut Faisal, penguatan BLK di tingkat desa tidak hanya membantu masyarakat meningkatkan keterampilan, tetapi juga dapat menjadi salah satu langkah untuk memperluas akses warga terhadap peluang kerja di kawasan industri Kabupaten Bekasi.
Di akhir kegiatan, ia menegaskan kesiapannya untuk mengawal dan memperjuangkan aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ia berharap komunikasi antara warga dan wakil rakyat tidak berhenti setelah kegiatan reses, melainkan terus berlanjut melalui pembahasan dan koordinasi agar berbagai kebutuhan masyarakat dapat ditindaklanjuti.
“Insyaallah, saya siap membantu sekuat tenaga untuk merealisasikan aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi usulan dan kebutuhan warga akan kami tampung serta perjuangkan sesuai dengan kewenangan yang ada,” pungkasnya.
