JATIBENING BARU - MediaTitikKarya.Com — Anggota DPRD Kota Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), daerah pemilihan (Dapil) V, Ahmad Murodi, S.Pd., menggelar kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2026 di RW 09, Kelurahan Jatibening Baru, Kecamatan Pondok Gede, pada Sabtu (10/10/2026) sore.
Dalam kegiatan tersebut, Ahmad Murodi menegaskan bahwa reses tidak hanya menjadi sarana untuk menyerap aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai kesempatan untuk mengevaluasi program pembangunan yang telah direalisasikan melalui pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD.
Menurutnya, reses di lokasi yang telah menerima realisasi program bertujuan untuk mengetahui manfaat pembangunan sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran, masukan, maupun evaluasi terhadap fasilitas yang telah tersedia.
“Prinsip saya, tidak ingin banyak berbicara, tetapi ingin lebih banyak berbuat. Apa yang bisa kita lakukan hari ini akan kita upayakan, sedangkan hal-hal yang belum bisa direalisasikan akan menjadi pekerjaan rumah yang harus kita cari solusinya,” ujar Ahmad Murodi.
Dorong Optimalisasi Infrastruktur Lingkungan
Ahmad Murodi mengatakan, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu perhatian utamanya. Selain pembangunan fisik, ia juga menekankan pentingnya mengoptimalkan fasilitas yang digunakan masyarakat untuk kegiatan bersama, termasuk kantor sekretariat RT dan RW.
Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas kemasyarakatan dan pelayanan administrasi warga.
Untuk wilayah yang telah memiliki lahan dan bangunan sekretariat, ia mendorong agar perbaikan dan peningkatan fasilitas menjadi perhatian. Sementara itu, bagi lingkungan yang belum memiliki lahan, diperlukan upaya bersama untuk mencari solusi pengadaan tanah yang sesuai dengan ketentuan.
Ia menjelaskan, pengadaan atau pembebasan tanah membutuhkan proses panjang dan berpotensi menghadapi kendala, termasuk persoalan persetujuan pemilik tanah dan keluarga.
Karena itu, Ahmad Murodi menilai pemanfaatan lahan yang telah tersedia dapat menjadi langkah yang lebih efektif agar dukungan pembangunan bisa diarahkan pada kebutuhan masyarakat lainnya.
Perhatian terhadap Akses Pelayanan Kesehatan
Selain infrastruktur, pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian Ahmad Murodi. Ia menyebut telah membantu sekitar 200 warga lebih yang membutuhkan bantuan BPJS, meskipun jumlah tersebut masih perlu dipastikan berdasarkan data pendampingan yang tersedia.
Menurutnya, bantuan kepada masyarakat tidak hanya berkaitan dengan akses administrasi, tetapi juga pendampingan agar warga memperoleh pelayanan kesehatan ketika menghadapi kendala.
Ia mengatakan, masyarakat yang membutuhkan penanganan di rumah sakit, termasuk warga yang mengalami persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan, perlu mendapatkan perhatian agar dapat mengakses pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ahmad Murodi juga menjelaskan bahwa masyarakat dapat memanfaatkan skema pembiayaan BPJS Kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah bagi peserta yang memenuhi persyaratan.
Ia menekankan pentingnya memastikan masyarakat mengetahui jalur pelayanan dan bantuan yang tersedia, terutama bagi keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi.
Bantu Anak Kurang Mampu Mengakses Pendidikan
Di bidang pendidikan, Ahmad Murodi menyampaikan komitmennya untuk membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu agar memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.
Menurutnya, anak-anak yang memiliki berprestasi tetapi menghadapi kendala ekonomi perlu mendapat perhatian agar tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.
Upaya tersebut, katanya, diarahkan terutama bagi masyarakat di Kota Bekasi, termasuk wilayah Kecamatan Pondok Gede, sehingga dapat membantu meringankan beban orang tua dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak.
Ahmad Murodi menegaskan bahwa berbagai persoalan masyarakat, mulai dari infrastruktur lingkungan, pelayanan kesehatan, hingga akses pendidikan, perlu ditangani melalui koordinasi dan upaya bersama.
Melalui kegiatan Reses III Tahun Anggaran 2026 tersebut, ia berharap kebutuhan masyarakat dapat terus dipetakan dan menjadi bahan pertimbangan dalam memperjuangkan program pembangunan serta pelayanan publik di Kota Bekasi.
