Sukaraja Kabupaten Bogor - MediaTitikKarya.Com - Amburadulnya Program PIP/KIP di SDN Cikeas Sukaraja ,menjadi sorotan publik perihal carut marutnya data-data yang terkesan pilih kasih tersebut dan Operator Sekolah & Desa yang telah menjadi"momok bagi pendidikan"hal tersebut demikian masif di sekolah- sekolah kabupaten Bogor Rabu (16/7/2025).
Sampai berita ini di publikasikan berdasarkan nara sumber yang tidak ingin di sebutkan namanya tersebut.
Penyaluran PIP (Program Indonesia Pintar) yang dianggap "amburadul" mengacu pada masalah dalam proses penyaluran bantuan pendidikan ini, baik dalam hal data penerima yang tidak tepat sasaran, proses pencairan yang bermasalah, atau ketidaksesuaian penggunaan dana oleh penerima.
Hal tersebut seperti yang terjadi di salahsatu SDN wilayah Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Anehnya, dari penelusuran Aktivis dan LSM melalui beberapa orang tua murid, mereka mengatakan jika PIP tersebut terkesan tidak adil. Mereka mengaku jika yang miskin tidak mendapatkan, sementara yang kategori orang tuanya mampu (kaya) malah mendapatkan program tersebut.
"Aneh banget, yang kategori orang tuanya mampu pada dapat program PIP. Sementara ada siswa miskin malah tidak mendapatkan sama sekali," ujar salahsatu Aktivis LSM menirukan laporan orang tua tersebut,
Aktivis meminta agar pemerintah meneliti secara detail penyaluran program PIP tersebut agar benar-benar tepat sasaran. Sebab, jika hal ini dibiarkan akan memicu pada kecemburuan sosial bagi yang benar-benar seharusnya layak mendapatkan program tersebut.
"Kalau bisa pihak berwenang mengecek kembali data-data tersebut, untuk dilakukan pembenahan ulang dan kroscek sampai ke rumah-rumahnya. Program PIP itu kan salahsatu poinnya untuk kategori siswa miskin, jadi jelas aturannya," keluhnya.
Menyikapi hal ini, Ketua LSM Penjara Bogor Raya Romey menjelaskan jika penyebab penyaluran PIP disebut "Amburadul" dipicu Data Penerima yang Tidak Tepat Sasaran, dan data penerima PIP seringkali tidak akurat.
Sehingga bantuan tidak sampai kepada mereka yang benar-benar membutuhkan atau sebaliknya, bantuan diterima oleh mereka yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria.
Ia juga menyorot kurangnya transparansi, informasi yang jelas dan transparan mengenai mekanisme penyaluran PIP juga menjadi masalah. Hal ini menyebabkan banyak penerima yang tidak tahu bagaimana cara mencairkan dana atau bagaimana seharusnya dana tersebut digunakan.
"Dampak penyaluran PIP yang tidak baik,
Menyebabkan pendidikan tidak merata,
PIP yang tidak tersalurkan dengan baik akan menghambat akses pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu, sehingga memperburuk kesenjangan pendidikan," jelasnya.
Ia mendesak adanya upaya perbaikan dari intansi terkait, seperti pihak sekolah, Desa, hingga Dinas sosial t tentang Penyaluran KIP, seperti pembaruan data penerima, pemerintah perlu melakukan pembaruan data penerima PIP secara berkala dan akurat untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.
"Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana PIP untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan salah sasaran.
Disdik harus tindak tegas oknum yg terlibat permasalahan ini," tegasnya.
Selain itu, dirinya juga meminta adanya pendidikan dan sosialisasi oleh intansi terkait, seperti pendidikan dan sosialisasi mengenai program PIP perlu dilakukan secara masif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang program ini.
"Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, diharapkan penyaluran PIP dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," pungkasnya.
Dikonfirmasi hal ini, Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) Kecamatan Sukaraja, Yudi menjelaskan jika pihaknya sudah melakukan klarifikasi data ke beberapa sekolah tersebut, namun terkait data realnya ada di pihak Pemerintah Desa setempat.
"Sekolah hanya mengajukan dari data yang ada dari pihak Desa, nah terkait isu yang dituduhkan banyak tidak tepat sasaran itu bisa ditanyakan ke Desanya, mereka pas mendata itu disurvei kerumahnya atau tidak. Jadi silahkan tanyak ke pihak desanya," ujar Yudi kepada media Titik Karya.
(Widy Marhaen)
